Sejarah Tapanuli Utara
Tapanuli Utara – Dilansir dilaman www.taputkab.go.id, berikut sejarah tentang Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut). I. MASA HINDIA BELANDA DAN JEPANG.
Pada masa Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk Kabupaten Dairi dan Toba Samosir yang sekarang termasuk dalam keresidenan Tapanuli dipimpin seorang Residen Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga.
Keresidenan Tapanuli yang dulu disebut Residentie Tapanuli terdiri dari 4 Afdeling (Kabupaten) yaitu Afdeling Batak Landen, Afdeling Padang Sidempuan, Afdeling Sibolga dan Afdeling Nias. Afdeling Batak Landen dipimpin seorang Asisten Residen yang ibukotanya Tarutung yang terdiri 5 Onder Afdeling (Wilayah) yaitu :
Onder Afdeling Silindung (Wilayah Silindung) ibukotanya Tarutung. Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang) ibukotanya Siborong-borong, Onder Afdeling Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige, Onder Afdeling Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan, Onder Afdeling Dairi Landen (Kabupaten Dairi sekarang) ibukotanya Sidikalang.
Tiap-tiap Onder Afdeling mempuyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin seorang Distrikchoolfd bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa Onder Distrikten (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang.
Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan dan beberapa Demang yang mengepalai distrik-distrik sebelumnya diperbantukan ke kantor Controleur masing-masing dan disebut namanya Demang Terbeschingking. Dengan penghapusan ini para Asisten Demang yang ada di kantor Demang itu ditetapkan menjadi Asisten Demang di Onder Distrik bersangkutan.
Kemudian tiap Onder Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut Negeri Hoofd. Pada waktu berikutnya diubah dan dilaksanakan pemilihan, tetapi tetap memperhatikan asal usulnya.
Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang kepala kampung yang disebut Kampung Hoafd dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri Hoofd. Negeri dan Kampung Hoofd statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Mereka tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi dari upah pungut pajak dan khusus Negeri Hoofd menerima tiap-tiap tahun upah yang disebut Yoarliykse Begroting.
Tugas utama Negeri dan Kampung Hoofd ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut, pajak/blasting/rodi dari penduduk Negeri/Kampung masing-masing. Blasting/rodi ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Kontraleur sesudah panen padi.
Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:
Asistent Resident diganti dengan nama Gunseibu dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyo. Demang-demang Terbeschiking menjadi Guntyome memimpin masing-masing wilayah yang disebut Gunyakusyo.
Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama Huku Guntyo dan kecamatannya diganti dengan nama Huku Gunyakusyo. Negeri dan Kampung Hoofd tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala kampung.
II. MASA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA SAMPAI SEKARANG
Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mulailah membentuk struktur pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai Residen Tapanuli, disusunlah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli khususnya di Tapanuli Utara sebagai berikut :
Nama Afdeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing. Nama Budrafdeling diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onder Afdeling sebagai Kepala Urung. Onder Distrik diganti menjadi Urung kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.
Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi Wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.
Pada tahun 1946 Kabupaten Tanah Batak terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Silindung, Wilayah Humbang, Wilayah Toba, Wilayah Samosir dan Wilayah Dairi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Kecamatan-kecamatan tetap seperti yang ditinggalkan Jepang.
Pada Tahun 1947 terjadi Agresi I oleh Belanda dimana Belanda mulai menduduki daerah Sumatera Timur maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis dan untuk memperkuat pemerintahan dan pertahanan, Kabupaten Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) kabupaten. Wilayah menjadi kabupaten dan memperbanyak kecamatan.
Pada tahun 1948 terjadi Agresi II oleh Belanda, untuk mempermudah hubungan sipil dan Tentara Republik, maka pejabat-pejabat Pemerintahan Sipil dimiliterkan dengan jabatan Bupati Militer, Wedana Militer dan Camat Militer. Untuk mempercepat hubungan dengan rakyat, kewedanaan dihapuskan dan para camat langsung secara administratip ke Bupati.
Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan kedaulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli di bentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias (dulu Kabupaten Nias). Dengan terbentuknya Kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan. Disamping itu ditiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang anggotanya dari anggota partai politik setempat.
Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dairi pada waktu itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan, pada tahun 1956 dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.
Salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas keamanan adalah dengan jalan pemekaran wilayah. Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal.
Kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Setelah Kabupaten Tapanuli Utara berpisah dengan Kabupaten Humbang Hasundutan jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi 15 kecamatan. Kecamatan yang masih tetap dalam Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siata Barita, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Garoga, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Siborong-Borong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Muara.
Mulai terbentuknya daerah Kabupaten Tapanuli Utara, secara berkesinambungan dipimpin oleh Bupati yang merupakan putra daerah sendiri. Sampai tahun 2005 tercatat sebanyak 22 orang Bupati yang memimpin Kabupaten Tapanuli Utara yakni :
01. C. Sihombing 1945 – 1946, 02. H.F Situmorang 1946 – 1947, 03. H.F Situmorang 1947 – 1949, 04. F. Siagian 1947 – 1949, 05. R.P.N Lumbantobing 1947 – 1949, 06. P. Manurung 1947 – 1949, 07. F. Pasaribu 1950 – 1953, 08. M. Purba 1954 – 1956, 09. H.F. Situmorang 1956 – 1958, 10. B. Manurung 1958, 11. S.M. Simanjuntak 1958 – 1963, 12. E. Sibuea 1963 – 1966, 13. Drs. P. Simanjuntak 1966 – 1967, 14. A.V. Siahaan 1967 – 1968, 15. LetKol M.S.M. Sinaga 1968 – 1979,
16. Drs. S. Sagala 1979 – 1984, 17. Drs. G. Sinaga 1984 – 1989, 18. Lundu Panjaitan , SH 1989 – 1994, 19. Drs. T.M.H. Sinaga 1994 – 1999, 20. Drs. R.E Nainggolan, MM 1999 – 2004, 21. Torang Lumbantobing (Bupati) / Drs. Frans A. Sihombing, MM (Wakil Bupati), 2004 – 2009, 22. Torang Lumbantobing (Bupati) / Bangkit Parulian Silaban, SE, M.Si) (Wakil Bupati), 2009 – 2014, 23. Drs Nikson Nababan (Bupati) / Drs. Mauliate Simorangkir, MSi (Wakil Bupati), 2014 – 2019.
Sama halnya dengan Lembaga Eksekutif, pada Lembaga Legislatif dapat pula diketahui bahwa putra daerah yang telah menjadi Ketua DPRD Tapanuli Utara adalah :
01. S.P. Lumbantobing 1950 – 1952 , 02. S.M. Simanjuntak 1952 – 1955, 03. W. Lumbantobing 1955 – 1958, 04. S.M. Simanjuntak 1958 – 1963, 05. E. Sibuea 1963 – 1966, 06. S. Simanjuntak 1966 – 1967, 07. P. Hutajulu 1967 – 1971, 08. S. Tarigan 1971 – 1977, 09. C. Sinaga 1977 – 1982, 10. W.T. Simatupang 1982 – 1987, 11. F. Sianturi 1987 – 1992, 12. Ir. M. Loebis 1992 – 1997, 13. Drs. S.F.M. Situmorang 1997 – 1999, 14. Torang Lumban Tobing 1999 – 2004, 15. FL. Fernando Simanjuntak,SH, MBA 2004 – 2009, 2009-2014.
Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah yang cukup terkenal di kawasan Nusantara, terutama karena potensi alam dan sumber daya manusianya. Potensi alam antara lain luasnya lahan kering untuk dijadikan persawahan baru dengan membangun irigasi.
Sebahagian perairan Danau Toba yang dimiliki dan sungai yang cukup banyak untuk dimanfaatkan potensinya untuk irigasi, pengembangan perikanan maupun pembangkit tenaga listrik. Keindahan alam dengan panorama khususnya Pulau Sibandang di kawasan Danau Toba di Kecamatan Muara, dan Wisata Rohani Salib Kasih.
Kekayaan seni budaya asli merupakan potensi daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan Nasional. Potensi lain terdapat berbagai jenis mineral seperti Kaolin, Batu gamping, Belerang, Batu besi, Mika, Batubara, Panas bumi dan sebagainya. Potensi sumber daya manusia sudah tidak diragukan lagi bahwa cukup banyak putera-puteri Tapanuli yang berjasa baik di pemerintahan, dunia usaha dan sebagainya.
Sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat, menyusul sektor perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan pariwisata. Pada era informasi dan globalisasi peranan pemerintah maupun pihak swasta semakin nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di berbagai sektor/bidang sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat.
Kiranya uraian sekilas Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat membawa kesan dan manfaat bagi kita.
Horas !!!
Abad ke-18 (1816-1817), Onan Sitahuru Saitnihuta, telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Tanah Batak. Onan Sitahuru Saitnihuta, saat ini diperkirakan meliputi kampung Hutatoruan satu dan empat. Lokasinya sekitar tiga kilometer dari Kota Tarutung.
Hal utama yang menjadi latar belakang dijadikannya Onan Sitahuru Saitnihuta sebagai pusat perdagangan dikarenakan sebuah pohon beringin (hariara, dalam Bahasa Batak) yang terletak persis di tengah perkampungan. Konon para pedagang yang datang dari kawasan Tanah Batak bagian Utara (Silindung, Humbang, Samosir, Tobasa dan Dairi) sering mengadakan perjanjian dagang di tempat ini. Di tempat ini jugalah mereka bertemu setiap kali ingin mengadakan transaksi dagang kembali.
Menurut cerita para orangtua setempat, di tempat ini juga missionaris Jerman DR Ingwer Ludwig Nommensen pertama kali menginjakkan kakinya di Tanah Batak dan memulai misinya dalam menyebarkan ajaran Kristen, sekaligus pendidikan dan pertanian.
Di sini juga, oleh masyarakat, Nommensen hendak dijadikan sebagai kurban sembelihan kepada Dewa Siatas Barita yang diyakini sebagai dewa pujaan masyarakat setempat waktu itu. Namun rencana itu gagal disebabkan oleh turunnya hujan batu, gemuruh, kilat dan gempa yang datang secara tiba-tiba.
Konon, sang missionaris Jerman itu diikat di sebuah pohon pohon beringin. Pohon berusia mencapai 190 tahun hingga kini masih dapat kita jumpai di Desa Sait Nihuta, Tarutung.
Pada 1877 pohon beringin di mana pada pedagang melakukan transaksi dagang tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya para pedagang pun berpindah ke pohon lainnya, pohon durian, dalam Bahasa Batak disebut “Tarutung” รข€?yang fungsinya sama, yaitu sebagai tempat berjanji dagang. Tempat ini juga digunakan oleh para raja Silindung sebagai tempat partungkoan (pertemuan). Hingga kini, pohon durian itu masih dapat dijumpai di depan Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung
Kemudian, daerah ini pun disebut oleh masyarakat dan para pedagang dengan nama “Tarutung” yang sebelumnya dikenal dengan Hutatoruan. Dan sesuai perkembangan masa, Tarutung dipusatkan sebagai daerah pemerintahan, hingga kini. Sumber: www.taputkab.go.id. Isi artikel tidak dirubah. (Red)
